BERANDA PROFIL BERITA ARTIKEL PRODUK HUKUM DATABASE GALERI SIPKD PUSTAKA BULETIN
Kamis, 20 Juni 2013        
  [ Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus ]   -   [ Gratis... Silahkan Unduh Realase 5, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ]   -   [ "Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014 yang partisifatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif" ]   -
APBD
BUMD
PDRD

PENYAMPAIAN RAPERDA
DATA DASAR DAERAH
DATA LAINNYA

1
2
3
4
5
[lainnya]

PRODUK HUKUM TERBARU

JenisNomor - TahunTentang
SE900/864/Keuda - 2013Pemutakhiran Data Pengelolaan Dana Bergulir Yang bersumber Dari APBD (104)
SE580/863/Keuda - 2013Pemutakhiran Data Pinjaman Daerah Bagi Pemerintah Daerah yang Melakukan Pinjaman Daerah (36)
SE900/2380/SJ - 2013Penyedian dukungan pendanaan pelaksanaan program e-KTP dalam APBD tahun anggaran 2013 (329)
SE903/796/Keuda - 2013Penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu (492)
SE900/2634/SJ - 2013Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin Dari Titik Distribusi Ke Titik Bagi (250)
SE188.32/781/Keuda - 2013Penyampaian Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan Dan belanja daerah tahun anggaran 2014 (2633)
PERMENDAGRI27 - 2013Pedoman penyusunan anggaran pendapatan Dan belanja daerah tahun anggaran 2014 (15070)
PERMENDAGRI24 - 2013Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (2777)

PENGUNJUNG WEBSITE

Online : 12 pengunjung
Total Hari Ini : 519
Total Bulan Ini: 24399
Total Bulan Lalu: 43012
Total : 408617
Lihat Detail

AGENDA

1.Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Penjaringan dan Pengukuran Kompetensi di Lingkungan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah21 Jun 2013
13:00:00		-23 Jun 2013
12:00:00
2.Sosialisasi Pedoman Pengelolaan DAK dalam APBD Bagi Pejabat Perencana dan Pengelola Keuangan Di Daerah11 Apr 2013
08:00:00		-11 Apr 2013
17:00:00
3.Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah17 Sep 2012
13:00:00		-18 Sep 2012
4.Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2012 Regional II27 Jun 2012
13:00:00		-29 Jun 2012
12:00:00
5.Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2012 Regional I20 Jun 2012
13:00:00		-22 Jun 2012
12:00:00
6.Bintek Penyusunan Regulasi Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Angkatan III22 Apr 2012
13:00:00		-25 Apr 2012
13:00:00
Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Penjaringan dan Pengukuran Kompetensi di Lingkungan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Lokasi:Palace Hotel Jl. Raya Puncak Cipanas Puncak
Tanggal:21 Jun 2013
13:00:00 sampai 23 Jun 2013
12:00:00
Info:Dalam rangka mendapatkan informasi dan gambaran tentang posisi masing-masing Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dalam hal kemampuan kompetensi managerialnya, maka Direktorat Jenderal Keuangan Daerah menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Penjaringan dan Pengukuran Kompetensi
Sosialisasi Pedoman Pengelolaan DAK dalam APBD Bagi Pejabat Perencana dan Pengelola Keuangan Di Daerah
Lokasi:Hotel Golden Melawai Blok M
Tanggal:11 Apr 2013
08:00:00 sampai 11 Apr 2013
17:00:00
Info:Sosialisasi Pedoman Pengelolaan DAK dalam APBD Bagi Pejabat Perencana dan Pengelola Keuangan Di Daerah
Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
Lokasi:Hotel Central No. 64, Jln. Pramuka Jakarta Pusat
Tanggal:17 Sep 2012
13:00:00 sampai 18 Sep 2012
Info:Dalam rangka tindak lanjut Intruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri akan menyelenggarakan Rakor Monev dengan pokok bahasan:

1. Kebijakan Umum Ditjen Keuangan Daerah saat ini dan ke Depan;

2. Perkembangan Implementasi Intruksi Mendagri No. No. 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah;

3. Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi lingkup Pemerintahan;

4. Pembinaan dan Pengawasan Inpres No. 17 Tahun 2011 khususnya terkait dengan Rencana Aksi Intruksi Mendagri No.188.52/1797/SJ Tahun 2012.

Keterangan:

a. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan kepada Masing-Masing Pemda:

b. Pejabat yang ditugaskan agar membawa Laporan Perkembangan Transparansi PEngelolaan Anggaran Daerah di Provinsi serta Laporan Kab/Kota yang ada diwilayahnya yang disajikan dalam matriks sesuai lampiran Intruksi Menteri Dalam Negeri.

Informasi lebih lanjut bisa menghubungi langsung Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri CQ Setditjen Keuangan Daerah melalui Fax/Telp: (021) 3501161, 3445793 atau 3847846.
Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2012 Regional II
Lokasi:Hotel The Empire Palace, Surabaya
Tanggal:27 Jun 2012
13:00:00 sampai 29 Jun 2012
12:00:00
Info:Dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, Ditjen Keuangan Daerah menyelenggarakan Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2012 dengan tema "Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Tertib Administrasi dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan daerah yang sehat"
Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2012 Regional I
Lokasi:Hotel Grand Clarion, Makasar
Tanggal:20 Jun 2012
13:00:00 sampai 22 Jun 2012
12:00:00
Info:Dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, Ditjen Keuangan Daerah menyelenggarakan Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2012 dengan tema "Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Tertib Administrasi dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan daerah yang sehat"
Bintek Penyusunan Regulasi Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Angkatan III
Lokasi:Hotel Millenium Jl. Fachrudin No. 3 Jakarta Pusat
Tanggal:22 Apr 2012
13:00:00 sampai 25 Apr 2012
13:00:00
Info:Dalam rangka Pembinaan Penyusunan Regulasi di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ditjen Keuangan Daerah akan melaksanakan Bintek Penyusunan Regulasi Dasar Pengelolaan Keuagan Daerah bagi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Angkatan I

Biaya akomodasi dan konsumsi, bahan materi dan perlengkapan bagi peserta selama mengikuti kegiatan bintek menjadi beban penyelenggara hanya berlaku untuk 2 (dua) orang peserta, sedangkan biaya perjalanan dinas PP dibebankan pada APBD masing-masing daerah.

Peserta check in pada hari Rabu, 15 April 2012 pukul 13.00 wib, acara pembukaan pada pukul 19.00 Wib

Sebagai bahan pembahasan, kepada peserta diharap membawa Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perkada tentang Pemberian Hibah dan Bansos.

Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Ditjen Keuangan Daerah cq. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, melalui Telp/Fax 021-3524675 dan HP:08159405915 an. Bpk. Yandiman.
 

UNDUH FILE SIPKD

1.Modul Core System
2.Modul Core System - Manual Aplikasi
3.Panduan Teknis & Trouble Shooting
4.Dokumen Analisis Design
5.Source Code Aplikasi
6.Modul Non Core System
7.Modul Non Core System - Manual Aplikasi
8.Release 5

ARTIKEL

»Kredit Mikro Berbasis Sosial Solusi Kemiskinan(2201)
»Menggali Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah(7180)

BULETIN

»Edisi IX Vol.2 2012
»Edisi VIII Vol.2 2012
»Edisi VII Vol.2 2012
»Edisi VI Vol.2 2012
»Edisi V Vol.2 2012

PUSTAKA

»Jurnal Adminstrasi Pemda ttg Kinerja Pemda
»Jurnal Adminstrasi Pemda ttg Koordinasi Pemda
»Jurnal Adminstrasi Pemda ttg Perubahan Sosial & Pilkada
»Making The New Indonesia Work for The Poor
»Meghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI